KATA PENGANTAR
Puji dan syukur
saya ucapkan kepada Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan penyertaannya
sehingga saya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini
bertopik “Budaya Politik di Indonesia dan Praktiknya” saya susun dengan tujuan
Untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik sebagai syarat ujian.
Kemudian saya mencoba ikut berpartisipasi memberikan perspektif tentang budaya
politik dan unsur-unsurnya khususnya Budaya Politik Partisan dengan menganalisa
satu kasus sebagai objek pengkajian. Selain dari pada itu, saya juga ikut
mensosialisasikan budaya politik khususnya di Indonesia.
Saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak yang mengampu mata kuliah dalam
hal ini Bapak Nindito,,,,,S.Sos.,MA yang telah banyak membimbing dan memberikan
tugas yang mulia ini sebagai syarat Ujian Akhir Semester dan sekaligus telah
menambah pengalaman serta ilmu dalam menjalani perkuliahan.
Tak lupa juga,
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Sosiologi semua
angkatan dan secara khususnya teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak
membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Begitu juga
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak
memberikan informasi sehingga saya dapat mudah menyelesaikan makalah ini.
Walaupun
makalah menurut saya telah tersusun dengan baik, namun saya merasa masih banyak
kekurangan yang terdapat baik dari segi cara menganalisa, mengkaji, memaparkan,
maupun dari segi penyusunanya. Pepatah mengatakan “ Tak ada gading yang tak
retak” Oleh karena itu masukan yang bersifat membangun seperti saran, kritik,
sanggahan maupun yang lainya saya terima dengan senang hati demi penyempurnaan
makalah ini selanjutnya.
Terima kasih..
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………….
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
………………………………………………………………….
B. RUMUSAN MASALAH ………………………………………………………………
C. TUJUAN PENULISAN ……………………………………………………………
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN DEFENISI ………………………………………………….
1. Pengertian ………………………………………………………………………………….
2. Defenisi ………………………………………………………………………………
3. Hubungan Budaya Politik dengan Perilaku
Politik…………………………..
B. BENTUK-BENTUK BUDAYA POLITIK DI INDONESIA……………..
C. PRAKTIK BUDAYA POLITIK PARTISAN DI INDONESIA
SEBAGAI ANALISIS KASUS ……………………………….. …………………..
1. Tujuan Pemilihan Umum …………………………………………………………….
2. Manfaat Pemilihan Umum …………………………………………………………..
3. Sistem Pemilihan Umum …………………………………………………………….
4. Asas Pemilihan Umum ……………………………………………………………….
5. Praktik Pemilu yang baik di Indonesia ………………………………………….
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN ………………………………………………………………….
B. SARAN………………………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Banyak kita
jumpai bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, mahasiswa/i, profesional, pedagang,
nelayan, buruh, petani, politisi, yang hanya memilih, mencalonkan diri
(golput), menerima kritik dan berpikir solutif. Semuanya adalah cerminan budaya
politik.
Budaya politik
sering diartikan sebagai sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan,
warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol (seperti bendera,
bahasa, dan lembaga-lembaga politik) yang dimilikinya. Dalam masyarakat manapun
sudah tentu terdapat sikap-sikap ataupun kepercayaan yang perlu dijadikan
sebagai patokan dari pada tingkah laku anggota-anggotanya.
Dengan kata
lain budaya politik diartikan sebagai bagian dari pada kebudayaan masyarakat,
dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi legitimasi,
pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan
partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak Masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah.
Kegiatan
politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan
pribadi dan sosial secara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi
kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola
pengelokasian.
Nah, dalam
makalah ini penyusun mencoba mengkaji pengertian budaya politik serta unsur
unsurnya dan menganalisis kasus budaya politik Negara kita Indonesia khususnya
Budaya Politik Partisan salahsatunya Pemilihan Umum sebagai ruang partisipasi
masyarakat serta untuk mengisi jabatan-jabatan politik.
B. RUMUSAN MASALAH
Pada penjabaran latar belakang diatas, maka saya mencoba
membuat beberapa perumusan Analisis permasalahan dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan dibawah ini :
1. Apa itu budaya politik dan defenisinya?
2. Apa saja bentuk budaya politik khususnya di negara
Indonesia?
3. Bagaimana penguraian budaya politik?
4. Apa saja praktik budaya politik di Indonesia?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik
sebagai syarat Ujian.
2. Mencoba ikut berpartisipasi memberikan perspektif tentang
budaya politik dan unsur-unsurnya khususnya Budaya Politik Partisan dan
menganalisa satu kasus sebagai objek pengkajian.
3. Ikut mensosialisasikan budaya politik khususnya di
Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN DEFENISI
4. Pengertian
Budaya politik
merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat,
namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara
masyarakat denagan para elitnya.
Menurut Almond
dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dari
sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku lahiriah dari
manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar.
Pembahasan mengenai
budaya politik (political culture) seharusnya bersamaan dengan struktur
politik (political structure) karena berhubungan dengan fungsi konversi (conversation
functions) dan kapabilitas (capabilities) sistem.
5. Defenisi
Beberapa
defenisi budaya politik menurut para ahli dapat kita lihat sebagai berikut :
a. Budaya politik
adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik
yang dihayati oleh anggota sistem politik.
b. Roy Macridis
mengatakan bahwa Budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus
diterima bersama.
c. Finer
mengungkapkan bahwa Budaya politik lebih menekankan pada aspek legitimasi
peraturan-peraturan, lembaga politik serta prosedur.
Dari
defenisi-defenisi diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa budaya politik
sebagai hal yang berhubungan dengan lingkunagan, perasaan dsn sikap dimana
sistem politik itu berlangsung yang termasuk didalamnya sistem tradisi,
kenangan sejarah,motif, norma perasaan, dan sistem atau secara lebih tegas
sebagaimana yang digambarkan Almond dan Verba menyangkut aspek :
- Orientasi
kognitif : pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala
kewajibannya serta input dan outputnya.
- Orientasi
Afektif : kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya,
para aktor dan penampilanya.
- Orientasi
evaluatif : pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut keputusan dan
pendapat tentang obyek-obyek politik secara tipikal melibatkan kombinasi
standar nilai sistem dengan informasi dan perasaan.
- Pentingnya
Budaya Politik
Kebudayaan
politikmenjadi penting untuk dianalisis karena ada dua sistem :
Pertama : sikap warga
negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik.
Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal
yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap
golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa.
Kedua : dengan
diketahui sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya,
kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan
sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.
6. Hubungan Budaya
Politik dengan Perilaku Politik
Menurut Robert
K Carr merumuskan bahwa perilaku politik adalah suatu telaahan mengenai
tindakan menusia dalam situasi politik. Situasi politik itu sendiri sangat luas
cakupannya antara lain respon emosional berupa dukungan atau tuntutan (supply
or demand) maupun sikap apatis terhadap pemerintah dan kebijakan publik dan
lain – lain.
Tindakan dan
pola perilaku individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum (common
orientation patterns) yang nampak secara jelas sebagai cerminan budaya
politik. Dengan demikian cerminan budaya politik merupakanalat pembentuk konsep
(conceptual tool) yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau
mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dengan sistem
politik sebagai kesatuan.
B. BENTUK – BENTUK BUDAYA POLITIK
- Tipe Budaya
Politik
a. Budaya Politik
Parokial (parochial political culture)
Menyangkut
budaya yang terbatas pada wilayah atau ruang lingkup kecil, sempit misalnya
yang bersifat provincial.
b. Budaya Politik
Kaula
Anggota
masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem
sebagai keseluruhan tertutama pada aspek outputnya.
c. Budaya Politik
Partisan
Anggota
masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik.
Oleh karena masyarakat dan budaya politik partisan dapat menilai dengan penuh
kesadaran baik sistem sebagai totalitas,input dan output maupun posisi dirinya
sendiri.
d. Budaya Politik
Campuran
Gabungan
karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni yang diuraikan diatas.
- Budaya Politik
Indonesia
Penelaahan
terhadap politik di Indonesia harus memperhatikan peranan budaya politik karena
ternyata mempunyai refleksi pada pelembagaan politik bahkan pada proses
politik.
Dengan demikian
pembangunan politik di Indonesia dapat diukur berdasarkan keseimbangan atau
harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik
yang ada atau yang akan ada.
Konstalasi
tentang budaya politik di indonesia dapat ditelaah melalui beberapa variabel :
- Konfigurasi
subkultur di Indonesia. Fenomena pluralisme di Indonesia di satu pihak menjadi
mozaid dan keindahan dan dilain pihak menjadi sumber konflik. Oleh karenanya
upaya nation building melalui character building harus menjadi pilihan.
- Budaya politik
di Indonesia bersifat parochial kaula disatu pihak dan budaya politik partisan
dipihak lain, disatu pihak massa masih ketertinggalan dalam menggunakan hak dan
dalam memikul tanggung-jawab politiknya.
- Sifat ikatan
primordil yang masih kuat berakar yang dikenal indikator berupa sentimen
kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan
tertentu. Puritanisme dan non-puritanisme.
- Kecenderungan
budaya politik Indonesia yang masih diwarnai dengan sikap paternalisme dan
sifat patrimonial; sebagai indikatornya : bapakisme asal bapak senang dan lain
– lain.
- Dilema
interaksi tentang introduksi moderniasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Ciri-ciri
kecenderungan militansi perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari
alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang,
bila terjadi krisis maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan
oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu positif dan
membakar emosi.
Sedangkan, ciri
– ciri kecenderungan toleransi adalah pemikiran berpusat pada masalah atau
kritis uang harus dinilai, berusaha mecari konsensus yang wajar yang mana
selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral dan krisis terhadap ide
orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
Budaya politik
yang absolut memiliki value dan kepercayaan yang dianggap sempuna dan permanen.
Tipe budaya politik absolut beramsumsi bahwa perubahan sebagai yang
membahayakan.
Menurut David
Apter menjelaskan bahwa kondisi politik yang menimbulkan agama, politik yaitu
kondisi politik yang sentralistik dengan peranan birokrasi & militer yang
kuat.
Ada tiga model
kebudayaan politik yaitu antara lain :
- Model
masyarakat demokratik,
- Model sistem
otoriter,
- Model
demokratik pra industrial.
C. PRAKTIK BUDAYA POLITIK PARTISAN DI
INDONESIA
SEBAGAI
ANALISIS KASUS
6. Pemilihan Umum
Pemilihan Umummerupakan salah satu budaya politik
dan sarana demokrasi khusunya di
Indonesia. Pesta
demokrasi yangmerupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang
berkedaulatan rakyat, pemerintah dari dan untuk rakyat. Melalui pemilu,
setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, lewat pemilu kita dapat menguji
hak-hak politik rakyat secara masif dan serempak. Kedua, melalui pemilu kita
dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan
kompetitif. Ketiga, dari pemilihan umum kita menginginkan adanya pola
pergiliran kekuasaan yang damai. Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut
konstituen, dan kepada merekalah para peserta
Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa.
Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang
diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Tujuan
Pemilihan Umum
Tujuan diselenggarakannya Pemilihan
Umum adalah untuk menentukan Kepala Negara (Presiden dan wakil Presiden),
Kepala Daerah/Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur),
Kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati
dan walikota), sampai pada perdesaan/kelurahan (Kepala Desa/lurah), DPD, dan
juga Wakil Rakyat baik pusat maupun Daerah (DPR-RI, DPRD-Provinsi, DPRD
Kabupaten) serta untuk membentuk Pemerintahan yang Demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan dari Rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional.
8. Manfaat
Pemilihan Umum
Pemilu dipandang sebagai bentuk
paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan Rakyat serta wujud paling
konkret partisipasi Rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu,sistem
dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui
penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat
benar-benar mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat.
9. Sistem
Pemilihan Umum
- Sistem
Distrik
- Sistem
Perwakilan Berimbang atau
- Sistem
Proporsional
10. Asas Pemilihan
Umum
- Langsung
- Bebas
- Umum
- Rahasia
- Jujur
- Adil
11. Praktik Pemilu
yang baik di Indonesia
Bangsa Indonesia mempunyai komitmen
yang kuat untuk menyelenggarakan Pemilu 2004 dengan format berbeda dengan
sebelumnya, sehingga Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat
dilaksanakan secara benar, konsekuen dan dapat dipertanggungjawabkan baik
secara Hukum, Moral, maupun politis.
-
Pemilu 1955
Pemilu
pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih
anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu
ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah
pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo
mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah
dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai
tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Tahap pertama adalah Pemilu untuk
memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29
September1955, dan diikuti oleh 29 partai politik
dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk
memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan Pemilu 1971 pada
tanggal 15 Desember1955.
Lima
besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional
Indonesia, Masyumi, Nahdlatul
Ulama, Partai Komunis Indonesia,
dan Partai
Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu
berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli1971.
Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai
politik dan 1 organisasi masyarakat.
Lima
besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul
Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia,
dan Partai
Syarikat Islam Indonesia. cus
Pada
tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan)
partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia)
dan satu Golongan Karya.
-
Pemilu 1977-1997
Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1977, Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1982, Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1987, Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1992, dan Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD.
Pemilu-Pemilu
berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan “Pemilu Orde Baru”. Sesuai
peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti
dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya
dimenangkan oleh Golongan Karya.
-
Pemilu 1999
Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999, Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu
pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu
1999 dilangsungkan pada tahun 1999
(tepatnya pada tanggal 7
Juni1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ
Habibie dan diikuti
oleh 48 partai politik.
Lima
besar Pemilu 1999 adalah Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai
Golkar, Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa,
dan Partai Amanat Nasional.
Walaupun
Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih
suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat
menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan
Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid
(Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan
untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR,
DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota
MPR.
-
Pemilu 2004
Pada
Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk
mewakili kepentingan daerah.
Pemilihan
umum presiden dan wakil presiden
Pemilihan
umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu
2004.
-
Pemilu 2004
Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama
di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan
mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam
dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara
lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai
persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan
Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pergantian
kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum
pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada
pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan
Yudhoyono sebagai presiden.
Pemilu
2009
Pilpres
2009 diselenggarakan pada 8 Juli2009.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara
60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo
Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
BAB III
PENUTUP
C. KESIMPULAN
Dari semua
penjabaran diatas maka pada bab ini, saya menyimpulkan bahwa :
- Budaya politik
merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat,
namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara
masyarakat dengan para elitnya.
- Menurut Almond
dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dari
sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku lahiriah dari
manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar.
- Budaya politik
adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik
yang dihayati oleh anggota sistem politik.
- Roy Macridis
mengatakan bahwa Budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus
diterima bersama.
- Finer
mengungkapkan bahwa Budaya politik lebih menekankan pada aspek legitimasi
peraturan-peraturan, lembaga politik serta prosedur.
- Tipe Budaya
Politik
- Budaya Politik
Parokial (parochial political culture)
- Budaya Politik
Kaula
- Budaya Politik Partisan
- Budaya Politik
Campuran
- Budaya Politik
Indonesia
D. SARAN
Dari awal analisa dan pengkajian materi makalah ini yang
saya utarakan hingga pada penyampaian saran ini, saya berharap kiranya makalah
ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi yang membaca sebagai acuan
pengenalan Budaya Politik khususnya di negara kita Indonesia.
Terkadang
banyak akademisi yang masih gelap mengetahui sistem budaya politik maupun
unsur-unsurnya, ini terjadi karena kurangnya penjelasan tentang budaya politik
itu sendiri.
Nah, dengan
adanya Makalah ini saya menyumbang analisa dan pengkajian dari berbagai
literatur yang tentunya memperjelas tentang budaya politik terutama analisis
kasus Budaya Politik Partisan yang ada di Indonesia.
Tak lupa juga,
tentunya semua uraian materi Makalah ini banyak kekurangan yang ditemukan
maupun banyak penjelasan yang kurang tepat baik dari segi bahasanya maupun dari
segi penyusunanya.
Oleh karenanya,
masukan yang bersifat membangun dan berupa saran, kritik, sanggahan, maupun
yang lainnya saya terima dengan senang hati sebagai bahan penyempurnaan makalah
ini selanjutnya.
Terima kasih…
DAFTAR PUSTAKA
Lucky Club Casino site: the best new ways to win - LuckyClub.live
BalasHapusLucky Club is the best new way to win. luckyclub Join today! Check out our lucky club site review to learn more.
Casino Games in Dallas, Worth - Mapyro
BalasHapusFind 사천 출장안마 the best 익산 출장마사지 casino games in Dallas, Worth and other 안동 출장마사지 Dallas, Texas, United 공주 출장샵 States. Casinos Nearby: Highway 대전광역 출장안마 50.